Oleh : Moh. Hanif fariyadi
Praktisi Hukum
Basudewa-news.com – Surabaya, Kemarin, Sopan Efendi, secara resmi ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Situbondo. Dengan jabatan barunya, tersebut, Sopan merangkap sebagai Kepala Satpol PP.
Sedangkan pejabat yang diganti, Fathor Rakhman, kembali ke posisi Staf Ahli. Sebuah jabatan yang sebelumnya, memang dia pegang, dan tidak terlalu strategis menurut banyak orang.
Meskipun, mutasi sebagai hal yang biasa, namun banyak spekulasi yang mengiringi. Apalagi mutasi kali ini, tidak terjadi pada Plt lain yang sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2021, mestinya, berakhir juga. Misalnya, Plt Dinas PU yang sampai Jumat kemarin sepertinya, masih dijabat Plt lama.
Spekulasi yang pertama, menyangkut pekerjaan di Disdikbud Situbondo. Dalam waktu dekat ini, Disdikbud Situbondo, akan melaksanakan beberapa paket pekerjaan pengadaan dan fisik yang nilainya total mencapai belasan Miliar Rupiah.
Kabarnya, ada dugaan dugaan petinggi partai yang meng- endors seorang kontraktor berinisial “Koko” untuk mendapat paket pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Kontraktor ini, sangat powerfull. Bahkan begitu kuatnya, bulan lalu sudah bekerja di DPRD Situbondo. Pekerjaan itu konon endors dari APH sebagai bagian “paket imbal balik” kasus DPRD 2023-2024 tidak dilanjutkan.
Artinya, si “Koko” ini, diduga secara tidak langsung, punya kemampuan memperalat APH. Tentu dengan kekuatan uangnya. Jika saat ini, setelah sejumlah anggota dewan diperiksa dan kemudian tidak terdengar lagi kabar perkembangannya, bisa jadi inilah jawabannya.
Selain endors APH, dugaan lainnya, kekuatan uang “Koko” juga mampu membeli elit partai. Namun, keinginan elit partai yang mengklaim dirinya sebagai partai penguasa jatah Disdikbud, gayungnya tak bersambut.
Akibatnya, elit partai koalisi tersebut, konon bersumpah akan membuang Fathor Rakhman. Tentu dengan kekuatan menekan Mas Bupati Rio melalui, partainya.
Spekulasi lainnya, masih terkait pekerjaaan. Namun kali ini, yang punya kepentingan adalah koalisi partai hijau lainnya.
Santer disebut-sebut, pengepul fee dana proyek yang dulu jadi bendahara tidak resmi, meminta agar mantan Kadisdikbud itu tak ikut campur urusan proyek. Sebab sang bendahara punya tanggung jawab menyelesaikan hutang-hutang politik dalam pilkada lalu. Hutang-hutang itu dulu semua satu pintu melalui dia. Permintaan itu pun, tak disanggupi.
Dua kutub kekuatan politik yang mempunyai kepentingan sama inilah, yang konon disebut-sebut memaksa Bupati Mas Rio harus membuang Fathor Rakhman dari Jabatan sebagai PLT Kadisdikbud Situbondo.
Tentu dengan pergantian pejabat baru, diharapkan, akan mudah dikendalikan. Dua kutub politik nantinya akan berbagi paket pekerjaan.
Spekulasi lainnya, meskipun kemungkinannya kecil, karena sudah mendekati masa pensiun, kabarnya Fathor Rakhman disiapkan pada posisi jabatan penting. Sebab tersebar kabar Sekda saat ini, akan pindah sebagai Staf Ahli di Kabupaten tetangga.
Namun, jika itu tidak terjadi, berarti Fathor Rakhman untuk kali kedua menjadi “Fathorlawe”. Ini mengacu pada Ronggolawe, orang yang ikut berjuang namun, karena intrik justru menjadi yang pertama terbuang. Sebab di zaman Bung Karna dulu, ia juga menjadi pejabat utama yang berjuang sekaligus pertama terbuang.
Jika itu terjadi, benarlah kata Said Didu, sisakan ruang untuk tidak percaya pada politisi. Seperti kita tidak percaya tarif PBB akan kembali kembali seperti semula. Kalau kalian, percaya spekulasi yang mana?