Basudewa-news.com – Situbondo, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang belum bisa diakses oleh semua warga Situbondo.
Namun, ibarat bocor halus, sejumlah temuan yang mem-bagongkan sudah jadi konsumsi publik.
Salah satu temuan yang paling banyak mendapat perhatian adalah adanya dugaan kerugian negara dalam jumlah yang fantastik.
Menjadi menarik karena temuan dugaan kerugian negara yang mencapai lima miliar rupiah tersebut, hanya dari satu kontraktor.
Kontraktor yang akrab dipanggil “KK” selama ini, dikenal sebagai pengendali APH, DPRD, bahkan konon Bupati. Yang terakhir ini, tentu saja tidak langsung melainkan, disebut-sebut, melalui elit partai pengusungnya yang biasa menerima ijon.
“KK” ini, pula yang kabarnya “mengamankan” kasus proyek Pokir DPRD Situbondo. Sebagai imbalannya, konon jatah Pokir anggota DPRD dan anggaran di Sekwan diduga, ia kuasai.
Sementara dari APH, ia mengerjakan proyek yang diklaim sebagai jatah “pengamanan”.
Tak heran jika dalam APBD tahun anggaran 2025, nilai pekerjaan proyeknya kurang lebih mencapai Rp.30 miliar melalui, berbagai CV.
Selain ada delapan CV miliknya sendiri, ada sejumlah CV yang pinjam bendera.
Temuan itu, berasal dari beberapa titik pekerjaan proyek jalan. Diantaranya, jalan Kalbut, Jalan Elisabeth- Olean, hingga jalan di Pandean.
Sulit memang untuk membuktikan relasi hubungan kontraktor-APH-DPRD. Namun mandegnya penanganan kasus pokir yang di daerah lain sampai naik ke penyidikan, memberi indikasi kuat jika kabar itu bukan tanpa alasan.
Begitu juga dengan relasi antara “KK” – Elit Partai – dan eksekutif, tidak mudah dibuktikan. Namun, menumpuknya pekerjaan pada satu kontraktor, bisa menjadi indikasi kuat.
Apalagi dari bocoran yang penulis terima, berbekal perlindungan relasi yang sudah dibangun, dari temuan awal Rp.5 miliar lebih, “KK” berhasil menegosiasi menjadi tidak sampai Rp.2 miliar.
Relasi antara KK – Elit partai – eksekutif, nantinya, akan semakin terlihat jika “KK” sang “untouchable”, tidak masuk dalam daftar hitam seperti pernah dijanjikan Bupati pada kontraktor nakal.
Masalahnya, apakah Bupati punya nyali me-blacklist kesayangan elit partai. Jangankan perkara berat seperti ini, urusan penempatan Kasek berlatar belakang sarjana syariah di SMPN favorit saja, Bupati konon tak punya nyali untuk bilang tidak.
Memang, temuan awal BPK yang diduga, diselesaikan dengan negosiasi dan pembayaran kerugian akan menghapus unsur kerugian negara.
Namun, tetap saja tak bisa menghapus kenyataan rekanan tersebut, adalah rekanan nakal. Dan semua pihak yang melindungi, bisa jadi bagian dari lingkaran setan ini.
Pengamat Sosial : Rozikin.