Basudewanews.com – Parlemen, Wakil Menteri Pertanian belum lama ini, mencanangkan program cetak sawah baru yang memiliki luasan lahan kurang lebih sekitar 150 Ribu Hektare yang akan dilaksanakan, di Provinsi Sumatera Selatan.
Hal itu, dilaksanakan, dalam rangka mendukung program ketahanan Pangan yang dicanangkan, Presiden RI.Prabowo Subianto.
Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Wazir Noviadi, mewanti-wanti Kementerian ATR/BPN agar jangan sampai nantinya ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok dalam program cetak sawah yang selama ini, berada di lahan terlantar.
Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024).
“Jangan sampai nantinya ada program cetak sawah yang selama ini, tanah ini terlantar. Terdengar oleh oknum-oknum akan ada cetak sawah, nantinya akan ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok tanah, tapi selama ini orangnya tidak ada,” ujarnya.
Maka dari itu, menurutnya, harus ada kerja sama antara Pemerintahan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Sumatera Selatan dengan Kementerian ATR/BPN agar program ini dapat terhubung.
Ia berharap, mudah-mudahan dengan adanya program cetak sawah baru ini, jangan sampai tiap instansi bekerja sendiri-sendiri.
“Karena kita satu tim negara, baik itu Pemerintahan, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, badan-badan, ATR/BPN, agar ini dapat berhubung yang baik, tentunya diperlukan kerja sama yang baik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia pun, menyebut, langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI, mendukung hal itu, yakni, dengan membentuk panitia kerja (panja) untuk menertibkan HGU.
“Kemudian juga panja untuk konflik-konflik lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sehingga kita mulai perlahan-lahan di tahun yang baru ini, di Presiden yang baru ini, di Gubernur – Gubernur yang baru ini, seluruh Indonesia, Bupati – Bupati yang baru, seluruh Indonesia, kita melangkah menemukan Indonesia yang lebih baik lagi.
Dilansir dari situs parlementaria.
